Kesahan Bitcoin
Apakah Bitcoin sah?
Sepengetahuan kami, Bitcoin belum dinyatakan ilegal
di sebagian besar negara. Meskipun ada beberapa negara (seperti
Argentina dan Rusia) yang secara ketat melarang mata uang asing. Negara
lain (seperti Thailand) membatasi izin entitas mata uang tertentu
seperti pertukaran Bitcoin.
Para pembuat kebijakan dari berbagai negara tengah mengambil langkah
untuk menyediakan peraturan bagi individu dan bisnis mengenai bagaimana
mengintegrasikan teknologi baru ini dengan peraturan sistem finansial
formal. Contohnya, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sebuah
biro di Departemen Keuangan Amerika Serikat, menerbitkan panduan lepas
mengenai bagaimana pemerintah menangani aktivitas tertentu terkait mata
uang virtual.
Apakah Bitcoin bisa digunakan untuk aktivitas ilegal?
Bitcoin adalah uang, dan uang selalu digunakan untuk tujuan sah
maupun ilegal. Uang tunai, kartu kredit dan sistem perbankan saat ini
secara luas melampaui Bitcoin dalam hal penggunaan untuk kegiatan
kriminal. Bitcoin dapat membawa inovasi yang signifikan dalam sistem
pembayaran dan keuntungan inovasi tersebut sering dianggap jauh
melampaui potensi kekurangan Bitcoin.
Bitcoin didesain sebagai langkah besar untuk membuat uang menjadi
lebih aman dan sekaligus berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap
kejahatan keuangan. Sebagai contoh, bitcoin sama sekali tidak bisa
dipalsukan. Pengguna memiliki kontrol penuh atas pembayaran mereka dan
tidak bisa menerima tagihan yang tidak mereka setujui seperti yang bisa
terjadi pada pembobolan kartu kredit. Transaksi bitcoin tidak bisa
dibatalkan dan kebal terhadap penipuan chargeback. Bitcoin memungkinkan
uang menjadi lebih aman dari pencurian dan risiko kehilangan dengan
menggunakan mekanisme yang sangat kuat seperti pencadangan, enkripsi dan
tanda tangan berganda.
Beberapa kekhawatiran timbul mengenai peluang Bitcoin digunakan oleh
kriminal karena sifatnya yang dapat dibelanjakan untuk pembayaran
pribadi dan tidak dapat dibatalkan. Meski demikian, sebenarnya peluang
ini telah ada dengan pembayaran uang tunai dan transfer bank, yang telah
digunakan sejak lama. Penggunaan Bitcoin tentunya akan mengikuti
peraturan serupa yang telah ada dalam sistem finansial saat ini, dan
Bitcoin tidak akan menghalangi berjalannya investigasi kriminal. Secara
umum, terobosan baru biasanya memang dianggap kontroversial sebelum
berbagai keuntungannya dimengerti sepenuhnya oleh publik. Internet
adalah contoh kasus yang baik untuk menggambarkan hal ini.
Bisakah Bitcoin diregulasi?
Protokol Bitcoin tidak dapat dimodifikasi tanpa kerjasama dari hampir
keseluruhan penggunanya, yang dapat memilih perangkat lunak apa yang
ingin mereka gunakan. Berusaha memberikan hak khusus pada otoritas lokal
pada dasarnya mustahil dilakukan dalam jaringan Bitcoin global. Sebuah
organisasi kaya dapat berinvestasi dalam perangkat keras penambangan
untuk mengontrol separuh kekuatan penghitungan dari jaringan dan menjadi
mampu untuk memblokir atau membatalkan transaksi-transaksi terbaru.
Namun, tidak ada garansi bahwa mereka dapat mempertahankan kemampuan
tersebut karena membutuhkan dana investasi yang setara dengan semua
penambang di dunia.
Meski demikian, tetap mungkin untuk mengatur penggunaan Bitcoin
seperti halnya mengatur instrumen keuangan lainnya. Sama seperti dolar,
Bitcoin dapat digunakan untuk berbagai tujuan, beberapa diantaranya
mungkin dianggap legal ataupun ilegal tergantung hukum yang berlaku di
suatu negara. Terkait hal itu, Bitcoin tidak berbeda dari perangkat atau
sumber daya lain yang harus mengikuti peraturan yang berbeda-beda dalam
tiap negara. Bitcoin juga dapat dipersulit dengan adanya peraturan
ketat, sehingga sulit untuk menentukan berapa persen dari pengguna akan
tetap menggunakan teknologi ini. Pemerintahan yang melarang Bitcoin akan
mencegah bisnis dan pasar domestiknya berkembang, sehingga menggeser
peluang inovasi ke negara lain. Tantangan bagi pembuat kebijakan,
seperti yang selalu terjadi, adalah mengembangkan solusi yang efisien
tanpa menghambat pertumbuhan bisnis dan pasar yang baru muncul.
Bagaimana dengan Bitcoin dan pajak?
Bitcoin bukanlah mata uang fiat dengan status sah di negara manapun,
tetapi seringkali tetap terikat pada aturan kewajiban pajak terlepas
dari media uang yang digunakan. Ada berbagai macam undang-undang di
banyak negara yang dapat menyebabkan pajak pendapatan, penjualan,
penggajian, laba, atau bentuk lain dari kewajiban pajak muncul dengan
Bitcoin.
Bagaimana dengan Bitcoin dan perlindungan konsumen?
Bitcoin membebaskan penggunanya untuk bertransaksi dengan aturan
mereka sendiri. Setiap pengguna dapat mengirim dan menerima pembayaran
dalam cara yang mirip dengan uang tunai, tetapi mereka juga dapat
mengambil bagian dalam kontrak yang lebih rumit. Tanda tangan berganda
memungkinkan transaksi untuk dapat diterima oleh jaringan hanya jika
sejumlah orang dalam kelompok tertentu setuju untuk menandatangani
transaksi. Hal ini memungkinkan layanan mediasi sengketa inovatif untuk
dikembangkan di masa depan. Layanan tersebut dapat memungkinkan pihak
ketiga untuk menyetujui atau menolak transaksi dalam kasus perselisihan
antara pihak-pihak lain tanpa memiliki kontrol atas uang mereka. Berbeda
dengan uang tunai dan metode pembayaran lainnya, Bitcoin selalu
meninggalkan bukti publik bahwa transaksi itu terjadi, yang dapat
berpotensi digunakan dalam bukti penelusuran terhadap bisnis dengan
praktik penipuan.
Perlu dicatat bahwa meski penjual biasanya bergantung pada reputasi
publik mereka untuk mempertahankan bisnis dan menggaji karyawan, namun
mereka tidak memiliki akses ke level informasi yang sama saat
berhubungan dengan pelanggan baru. Cara kerja Bitcoin memungkinkan
individu dan pelaku bisnis untuk dilindungi dari penipuan dan
chargeback, sembari memberikan pilihan kepada konsumen untuk meminta
pengamanan lebih saat mereka tidak mempercayai penjual tertentu.
No comments:
Post a Comment